58 Kades Resmi Dilantik

58-kades-resmi-dilantik

MALINAU– Bupati Dr Yansen TP MSi melakukan pelantikan kades periode 2017 - 2023 gelombang II, sebanyak 58 kades se-Kabupaten Malinau ditandai dengan pembacaan SK pemberhentian kepala desa lama dan mengangkat kembali kepala desa terpilih sebagai kepala desa baru. Kepala Desa yang diangkat adalah hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ada (14/6) lalu.

Pelantikan juga ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang dilakukan perwakilan kades yang ditunjuk dan para rohaniawan. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada setiap kades yang dilakukan oleh Bupati Yansen TP. Setelah dilakukan pembacaan naskah pakta integritas kepala desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang, Dorlence disertai penandanganan berita acara pakta integritas tersebut.

Bupati yang melantik menegaskan bahwa sumpah janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri, masyarakat, pejabat pemerintah juga disaksikan Tuhan yang maha kuasa. Karena itu, para kepala desa harus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan amanat yang telah diberikan selama menjabat sebagai kades. "Janji tersebut mengandung tugas dan tanggung jawab harus dipegang teguh dengan penuh komitmen untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya," tegas Yansen TP dihadapan masyarakat.

Disamping itu, Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mendorong terseleggarakannya otonomi desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga  penyelengaraan pemerintah dapat mencapai tujuan yang diyakini dalam upaya pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Malinau.

Pemkab Malinau sejak tahun 2012 silam telah menjalankan otonomi pemerintahan desa hingga 2021 nanti akan lebih konkrit dan nyata mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara otonomisasi itu. Pemkab Malinau telah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana desa menjadi tumpuan dan fokus penyelenggaraan pembangunan. “Secara khusus, Malinau konsiten esuai dengan kata dan bunyi undang-undang, niat dan isi undang-undang yang memberikan kepercayaan keapda desa. Dan, kita lebih fokus lagi pada periode kedua yaitu 2016-2021, dalam mewujudkan Gerdema secara nyata, kita fokuskan dan orientasikan semua kekuatan desa membangun di tingkat RT,” ujarnya.

Makna yang terkandung dari semua itu, kata Yansen TP, tidak adalah sungguh-sungguh memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pemerintahan khususnya di tingkat Desa. Karena pemerintahan yang ada itu mulai dari tingkat negera yang dipimpin oleh Presiden, Gubernur memimpin provinsi, Bupati memimpin Kabupaten dan kepala desa  memimpin desa terhadap penyelenggaraan kepentingan rakyat. Bentuknya, sudah dirumuskan dalam kegiatan pramusrenbang RT,  pra Musrenbang Desa yang kemudian diangkat menjadi program APBD di tingkat Kabupaten Malinau. “Inilah wujud otonomi kita. Oleh sebab itu, para kepala yang dilantik dihadapan bupati dan sejumlah pejabat dan undangan serta masyarakat ini dinilai mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa,” ungkapnya.

Karenanya, sambung Yansen TP, sebagai kades harus sadar sepenuhnya bahwa otonomisasi desa di Kabupaten Malinau dilakukan secara murni dan konsisten. Sebagai pimpinan daerah, Yansen TP dan Wabup Topan Amrullah sadar membangun “rumah tangganya “ sendiri. Sadar bahwa rumah tangganya harus diurus dengan baik. “Untuk itulah, kita menyerahkan kewenangan itu kepada camat dan desa, supaya sama-sama bertanggung jawab, supaya kita sama-sama merasakan pembangunan ini. Itu yang kami namakan distribution otority and sharring power atau menyerahkan sebagian urusan kebawah, supaya kita sama-sama menjalankan pemeintahan ini,” terangnya.

Bupati Yakin dan percaya, dengan dilantiknya para kepala desa terpilih yang dipilih oleh masyarakat ini akan mampu dan bisa memimpin desanya masing-masing sesusai dengan tugas dan tanggung jawab dan amanah sebagai kades.  Semua pembangunan akan berjalan di desa sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan oleh bupati untuk kesejahteraan rakyatnya di desa. Jangan sampai dikatakan otonomi desa tidak jalan, karena semua sudah adan dn terbentuk perangkatanya. “Kalau sudah bicara otonomi, kita semua sudah melihatnya dan saya harap kepada seluruh kepala desa yang dilantik ini sebagai oarng yang dipercaya masyarakat dan ditetapkan berdasarkan undang-undang harus tegus dengan prinsip, komitmen dan janji itu harus betul-betul dipegang. Pegangnya bukan dipegang seperti pegang parang, atau semacamnya. Tetapi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat dengan melibatkan orang banyak yang ada di desanya,” pungkasnya.(ida/puu)

AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN

sumber : kaltara.prokal.co

Tags : Malinau
menu
menu