BERITA

Malinau- Penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019 dan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, berlangsung di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, pada Jum’at (26/7). Penandatanganan nota kesepakatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Malinau dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau serta OPD di lingkungan Pemkab. Malinau.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, S.Pd, M.Si menjelaskan mengenai situasi nasional terkait penganggaran yang mengalami penurunan dimana hal ini berkaitan juga dengan situasi global karena situasi nasional sangat dipengaruhi oleh situasi global. Dengan situasi nasional yang seperti ini maka tentu akan berimbas pada daerah.

“Dimana pada periode sebelum-sebelumnya kita mungkin pernah mencapai puncak penganggaran yang begitu besar, tinggi sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas pembangunan. Baik untuk pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur dan pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

“Tapi seiring kemajuan perkembangan dan perubahan secara gobal yang berpengaruh kepada situasi nasional ini berimbas kepada kita sehingga anggaran kita tahun demi tahun mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Sehingga harapannya nanti pada hari ini kita bisa menandatangi nota kesepakatan ini setelah melihat persentase yang akan disampaikan dari Bappeda terkait dengan KUPA (PPAS-P) tahun anggaran 2019 dan KUA (PPAS) tahun anggaran 2020,” imbuhnya.

Pada penandatanganan nota ini selain menghadirkan anggota dewan juga menghadirkan OPD beserta staf dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai situasi nasional dan daerah tentang bagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan ini kedepan dengan keterbatasan yang ada, sehingga semua memiliki pemahaman yang sama kedepan, bagaimana harus tetap bekerja, berjuang mau tidak mau, suka tidak suka aktivitas itu harus tetap dilakukan walaupun dengan anggaran yang terbatas.

“Mungkin nanti ada beberapa OPD yang kegiatannya mengalami pengurangan-pengurangan dan penyesuaian yang tidak lain dan tidak bukan karena kondisi anggaran kita secara nasional mengalami hal yang seperti itu sehingga berimbas kepada kita di daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya, dalam penandatanganan nota kesepakatan ini, kata Wabup Topan satu yang menjadi tujuan bersama ialah bagaimana pemerintah daerah bersama anggota dewan yang terhormat ini menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi dan saling menguatkan karena memang anggota dewan masih dalam bagian dari pemerintah daerah sebagai partner ataupun mitra kerja dalam pembangunan daerah.


"Saya Ada Untuk Semua"
"Bersama Kita Pasti Bisa"
"Salam Harmonis Untuk Kita Sem