BERITA

Kabupaten Malinau

Berita


APBD 2016, Realisasi Pendapatan Rp 1,46 Triliun

  23 Maret 2017

MALINAU- Bupati dan Wakil Bupati Malinau Dr yansen TP MSi dan Topan Amrullah SPd MSi menyampaikan kewajiban konstitusionalnya. Yakni, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah yang diselenggarakan di tahun anggaran 2016. LKPj disampaikan dalam paripurna dewan yang dipimpin langsung Ketua Dewan Malinau Wempi W Mawa SE dan Wakil Ketua II Pdt Robenson Tadem M.Div itu hadiri sejmlah kepala FKPD dan SKPD serta, tokoh masyarakat pimpinan BUMN dan BUMD, kepala desa dan tokoh pemuda Kabupaten Malinau, Selasa (21/3). 

Dengan penyampaian LKPj akhir tahun anggaran ini, Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan secara bergantian dengan kebutuhan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Penyampaian LKPj akhir tahun anggaran 2016 ini terbagi dalam 2 buku. Namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buku 1 merupakan nota pengantar berupa ringkasan secara umum dari seluruh laporan yang disusun. Dijelaskan, pada tahun anggaran 2016, pendapatan ditargetkan sebesar Rp.1,505 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp. 1,462 trilun lebih atau mencapai  97,12 persen.  “Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,” sebut Bupati diatas podium dalam sidang paripurna DPRD Malinau.

Dijelaskan Bupati Yansen TP, pada pos pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp. 27,355 miliar lebih atau sebesar 37,85 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 72,281 miliar lebih. Antara lain pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 8,728 miliar lebih atau sebesar 123,60 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7,061 miliar lebih. Pendapatan hasil retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 1,254 miliar lebih atau sebesar 79,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,578 miliar.  Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 5,089 miliar lebih atau sebesar 117,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4,333 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 12,282 miliar lebih atau sebesar 20,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 59,308 miliar lebih.

Pada pos dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi sebesar Rp. 1,167triliun lebih atau 98,57 persen dari target pendapatan dana perimbangan sebesar Rp. 1,184 triliun lebih.  Rincian secara lengkap dari pendapatan dana perimbangan ini, pertama pendapatan bagi hasil pajak terealisasi sebesar Rp.41,381miliar lebih atau sebesar 103,03 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 39,253 miliar lebih.  Kedua,        pendapatan bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam terealisasi sebesar Rp.244,504 miliar lebih atau sebesar 104,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.235,093 miliar lebih. Ketiga, pendapatan dana alokasi umum (DAU) terealisasi sebesar Rp.772,980 miliar lebih atau 100 persen dari target yang ditetapkan tersebut. Keempat, pendapatan dana alokasi khusus (dak) terealisasi sebesar Rp. 108,584 atau sebesar 79,23 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.137,045 miliar lebih.

Sedangkan untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar Rp. 267,236milyar lebih atau sebesar 107,41 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 248,785miliar lebih saja. “Dalam upaya mencapai target pendapatan tersebut, Pemkab senantiasa memperhatikan asas kehati-hatian. Khususnya terkait upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat  luas,” jelasnya.

Pada bagian berikutnya Bupati Yansen TP juga menyampaikan rencana dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2016. Yakni total belanja daerah tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 1,597 triliun lebih dengan realisasi 87,08 persen atau sebesar Rp. 1,391 triliun lebih. Belanja daerah ini dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dimana rincian masing-masing yaitu belanja lansung dan belanja tidak lansung. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 673,938 miliar lebih dengan realisasi 96,40 persen atau sebesar Rp. 649,658 miliar lebih.  Komponen belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 462,366 miliar lebih dengan realisasi sebesar 96,44 persen atau sebesar Rp.445,920 miliar lebih. Kemudian belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp.14,169 miliar lebih dengan realisasi sebesar 72,53 persen atau sebesar Rp. 10,276 miliar lebih.  Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 39,987 miliar lebih terealisasi sebesar 91,01 persen atau sebesar Rp.36,393 miliar lebih. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 3,015 miliar lebih terealisasi 90,08 persen atau Rp.2,716 miliar lebih. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp. 154,399 miliar lebih terealisasi 99,97 persen atau Rp. 154,352 miliar lebih. “Belanja tidak terduga tidak kami anggarkan,” ungkapnya.

Untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 924,050 miliar lebih terealisasi  80,03 persen atau Rp.741,919 miliar lebih. Untuk komponen belanja langsung ini terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.109,816 miliar lebih dan terealisasi sebesar 89,54 persen atau Rp.98,332 miliar lebih. Belanja barang dan jasa dianggarkan Rp.384,193 miliar lebih terrealisasi hanya Rp.82,50 persen atau Rp. 316,974 miliar lebih. Belanja modal dianggarkan Rp. 430,040 milar terealisasi Rp.326,612 miliar lebih atau 75,95 persen. “Adapun pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pemberian pinjaman daerah tidak dialokasikan,” tuturnya.

Sementara, sebagaimana tahapan RPJMD tahun 2016, diarahkan untuk mendukung terwujudnya desa-desa di daerah pedalaman dan perbatasan semakin maju dan berkembang, SDM yang sehat, produktif dan berdaya guna serta kehidupan masyarakat desa semakin makmur dan sosial budaya yang damai, mengembangkan pertanian yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan berbasis agro bisnis pertanian,perkebunan dan peternakan.

“Dengan mengembangkan infrastruktur yang merata dan tertata, mengembangkan daerah yang lebih bersih dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan rangkaian strategs dari tahun sebelumnya yang searah dengan 4 pilar pembangunan diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi kerakyatan dan pelayanan pemerintah atau reformasi birokrasi,” pungkasnya. (ida/ewy/fly)

sumber : kaltara.prokal.co

WIDAYAT/RADAR TARAKAN

Logo
Telepon Penting

rs malinau

 Rumah Sakit Umum
 (0553)2022218

rs malinau

 Penanggulangan Bencana
 (0553) 495997
 Hotline 085.2296.14151

rs malinau

 Pemadam Kebakaran
 (0553)21113

rs malinau

 Kapolres Malinau
 0553-21600

   

Kontak Kami

alamat malinau

 Alamat:
 Jl. Pusat Pemerintahan No.1,  Pemkab Malinau, KALTARA

email malinau

 Email:
 diskominfo@malinau.go.id

jam malinau

 Jam Buka:
 08.00 - 16.00

Informasi apa yang perlu ditambah pada website ini?