Bupati Malinau Sampaikan LKPJ Dalam Sidang Paripurna DPRD

bupati-malinau-sampaikan-lkpj-dalam-sidang-paripurna-dprd

Malinau - DPRD Kabupaten Malinau menggelar Rapat Paripurna ke- 2 Masa Sidang 1 tahun 2019 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W Mawa, SE, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Malinau, pada Selasa (12/03/19).

Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dalam penyampaian laporannya mengatakan bahwa penyampaian laporan ini merupakan salah satu kewajiban konsepsional yang harus dilakukan oleh kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Melalui penyampaian laporan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Malinau melalui DPRD dapat mengetahui dan memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 tahun dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun.

“Rasa syukur saya dan jajaran pemerintah daerah pada hari ini dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bupati Malinau tahun anggaran 2018. Hal ini sepenuhnya tidak terlepas dari prinsip kesamaan pandangan kita bersama baik pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Malinau,” ungkapnya.

Dr. Yansen melanjutkan, penyampaian LKPJ 2018 ini terbagi dalam 2 buku yang mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buku pertama merupakan nota pangantar dan ringkasan secara umum dari seluruh laporan yang disusun dan kedua merupakan laporan secara lengkap dari seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran 2018.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018 merupakan bagian penting dan yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan periode 2016-2021. Tahapan pembangunan pada tahun 2018 yaitu mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: melaksanakan program unggulan RT Bersih, Rasda dan Wajib belajar 16 tahun. Memantapkan SDM. Meningkatkan kapasitas peran pemerintah desa dan kecamatan dalam pelaksanaan Gerdema. Meningkatkan kapasitas kerja aparatur. Menajamkan program meningkatkan kemiskinan. Meningkatkan fungsi nilai tambah dari sektor pertainian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pariwisata. Memberdaayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil, menegah serta koperasi. Mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan, jaringan dan infrastruktur lainnya.

“Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk menyatukan kekuatan, kebersamaan dalam membangun Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Berdasarkan pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh DPRD untuk melakukan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, Dr. Yansen berharap agar rekomendasi perbaikan ini dapat diberikan segera mungkin untuk dilakukan perbaikan.

“Kami berharap agar rekomendasi perbaikan kinerja tersebut dapat diterima dalam kurun waktu beberapa hari kedepan sehingga dapat segera kami implentasikan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dan pembaharuan manajemen pemerintah daerah dalam tugas penyusunan dan pelayanan publik serta berbagai aspek khususnya ditahun yang akan datang,” ungkapnya.

Tags : Malinau
menu
menu