BERITA

MALINAU -  Sebagai kontraktor pelaksana program sejuta rumah Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Malinau, PT Pondok Anugerah Melimpah (PAM) diragukan oleh calon pemilik rumah, apakah pembangunan 100 unit rumah yang terletak di samping perumahan Kodim 0910 Malinau Kota Tersebut dapat terealisasi.

Salah satunya Ani, seorang klien yang sudah membayar uang muka secara dicicil sebanyak Rp 10 Juta. Ia menjelaskan keheranannya terhadap pembangunan tersebut, karena yang terjadi hingga kini lahan yang akan dibangun 100 unit rumah tersebut kondisinya dinilai sama dengan tahun 2016 lalu.

”Kita sudah dari tahun lalu (2016) membayarnya, kalo saya pribadi sudah Rp 10 Juta, belum temen-teman yang lain. kami berharap bisa ada kejelasan karena yang terkait jika dikonfirmasi susah dan lokasinyapun masih belum dikerjakan hanya sebatas lokasi yang dikeruk beberapa meter dengan alat berat yang sampai sekarang masih sama kondisinya,” ungkap Ani kepada Radar tarakan.

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur PT PAM Paulus Aryo membantah pihaknya lari dari tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah dengan kliennya. Iamenegaskan bahwa pihaknya akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah terkait dengan program pengembangan 100 unit rumah murah di Malinau sebagai bagian dari program sejuta rumah murah Jokowi.. "Hanya perlu bersabar. Sampai saat ini kami tetap mengurus masalah ini," jelasnya.

Begitu juga jika yang diinginkan oleh pemesan adalah pengembalian uang muka yang telah disetorkan. Ia meminta para pemesan bersabar karena PT PAM pun saat ini sedang mengurusnya dengan pihak lain, yang disebutkan Paulus sebagai perusahaan pusat dari program pengembangan perumahan murah tersebut, yang berkantor di Depok Jawa Barat.

Dari pengakuan Paulus, tampak bahwa PT PAM sedang berhadapan dengan pihak yang kurang bertanggung jawab. "Ada oknum di pusat yang tidak bertanggungjawab sehingga harus timbul masalah seperti ini di Malinau. Urusan dengan oknum itulah yang sekarang sedang diselesaikan pihak PT PAM,” kata Paulus.  
Ia juga menegaskan bahwa program pembangunan rumah murah di Malinau merupakan bagian dari program nasional sejuta rumah Jokowi dan program tersebut tidak langsung melibatkan pemerintah. "Hanya melalui perbankkan di Malinau, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya bahwa  program ini mendapat sambutan yang lumayan. Ada 100 orang lebih yang sudah memesan dengan menyerahkan uang muka Rp10 hingga Rp16 juta,” ungkapnya.

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Malinau Febriawan, pihaknya pernah melakukan pengukuran pada lahan tersebut setelah ada pengajuan pembuatan sertifikat lahan. Artinya, lahan tersebut dinyatakan berada di lahan yang aman. Area Penggunaan Lainnya (APL) dan tidak termasuk dalam kawasan larangan pemerintah.

"Pernah ada pengajuan itu dan kami sudah melakukan pengukuran hanya belum dipenuhi karena masih ada persoalan administrasi, surat-surat tanah dan legalitas lainnya di pihak pengaju yang harus diselesaikan,” jelas Febriawan. (ewy/udn)

sumber : kaltara.prokal.co

EKO WIJIYANTO/RADAR TARAKAN