Dinas PM PTSP Maksimalkan Pelayanan Bidang Perizinan

dinas-pm-ptsp-maksimalkan-pelayanan-bidang-perizinan

MALINAU - Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM, PTSP dan Naker) Kabupaten Malinau, Tirrusel STP SE MSi melalui sekeretarisnya Sergius Barru SHut MMP mengungkapkan, ada program dan kebijakan strategis dalam upaya untuk mendukung 3 Program unggulan daerah yaitu RT Bersih, Rasda (Beras Daerah) dan Wajib Belajar 16 Tahun. RT Bersih bukan hanya berbicara tentang kebersihan lingkungan tempat tinggal.  Tapi berkaitan juga dengan tertib aturan yang berlaku, seperti tertib administrasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Malinau.

Salah satu contoh proses  pelayanan penerbitan izin dan non perizinan yang sudah harus dilakukan dengan rapi dan tertib aturan. Yaitu mulai dari penerimaan berkas di tingkat RT hingga proses penerbitan surat izin dan melakukan promosi program unggulan daerah kepada investor yang tertarik untuk menangani Rasda. Mulai dari penggadaan pupuk sampai dengan membangun infrastruktur sawah dan pembelian produk Rasda.

 “Serta memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau dalam pembuatan kartu Angkatan Kerja (AK-1) bagi pencari kerja,” papar ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Malinau Kabupaten Malinau ini.

Dikatakan Sergius, kegiatan Strategis dan capaian yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya 2016 bahwa Dinas PM, PTSP dan Naker ini merupakan OPD yang baru di bentuk sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016. namun kegiatan strategis dan capaian yang sudah dilaksanakan 2016 meliputi  bidang penanaman modal yaitu Pada 2016 Bidang penanaman Modal merupakan sub bidang pada Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal dengan kegiatan penerbitan SKDP ( Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan SKPP (Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan).

Di bidang pelayanan perizinan (pada saat Kantor Pelayanan Terpadu) terdapat 9 kegiatan pada Kantor Pelayanan Terpadu. Yakni penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, rapat koordinasi dan konsultasi. Kemudian pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, survei lapangan dan lokasi perizinan, pendataan bangunan yang belum memiliki izin serta monitoring pelaksanaan penerbitan izin di kecamatan.

Sedangkan di bidang tenaga kerja yang pada saat itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja  dan Transmigrasi) Pada khusus bidang Tenaga Kerja telah melaksanakan  5 kegiatan. Antara lain melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk penetapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2017, pengadaan blangko wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan. Pelaksanaan memperingati hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan koordinasi dan konsultasi ke provinsi. “Serta sosialisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan,” ungkapnya.

Dikatakan, dalam tahun 2017 ini Dinas PM, PTSP dan Naker memiliki 10 kegiatan. Antara lain yaitu penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan makanan numan, rapat koordinasi dan konsultasi, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional. Kemudian pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, pendidikan dan pelatihan formal,  pemberdayaan dewan pengupahan, survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum kabupaten (UMK). “Selain itu survei lapangan dan lokasi perizinan dan pengadaan aplikasi perizinan berbasis Teknologi Informasi (TI),’ terang mantan Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau ini.(ida/puu)

sumber : kaltara.prokal.co

 

Tags : Malinau
menu
menu