DPR-RI dan Dirjen Minerba Apresiasi Langkah Pemkab

dpr-ri-dan-dirjen-minerba-apresiasi-langkah-pemkab

MALINAU – Mendengar paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si terkait lngkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menangani pencemaran lingkungan yang ditenggarai dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara di Malinau, tim dari Komisi VII DPR-RI dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengapresiasi langkah yng dilakukan Pemkab Malinau.

“Melihat paparan bapak dari DLH (Kepala DLH Malinau, Red.), pertama kami ucapkan terimakasih pak, langkah-langkah yang antisipatif dan langkah-langkah yang progresif,” ujar Ketua Tim Rombongan Komisi VII DPR-RI, H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si yang mengunjungi Malinau dalam rangka kunjungan kerja spesifik Panja Minerba dan melakukan pertemuan dengan Pemkab Malinau, di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Jumat (15/9).

Setelah mendengar paparan dan membaca buku laporan yang dibagikan DLH Kabupaten Malinau, Hadi Mulyadi mengapresiasi DLH Kabupaten Malinau, karena langkah-langkah yang dilakukan sudah bagus. Bahkan, anggota DPR-RI daerahan pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) ini ingin mempertegas poin nomor 2, yaitu yang memuat kesepakatan apabila sungai yang berada dalam wilayah operasional produksi tambang batu bara sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), mengalami kerusakan pencemaran, maka menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan, PT. BDMS, PT. MA, PT. KPUC dan PT. AMNK untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan yang terjadi pada sungai tersebut berdasarkan hasil investigasi lapangan oleh DLH Kabupaten Malinau. “Artinya pak, DLH ini memang harus intens melakukan  pengawasan,” katanya.

Sayed Abubakar A. Assegaf, anggota DPR-RI Komisi VII lainnya yang turut hadir juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemkab Malinau sudah cukup bagus. “Ini sudah cukup bagus, artinya mengantisipasi dengan cepat dan tepat. Tapi sedikit tambahan dari saya, agar semua kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan oleh pemda dan pemprov ini diberi deadline ke perusahaannya pak. Jadi diberi tanggalnya, satu bulan atau dua bulan untuk penyelesaian,”. Ujarnya. Sehingga kita tahu apabila sudah jatuh tempo tanggal yang sudah disepakati, maka tahu bagaimana cara menyelesaikannya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM juga mengucapkan terimakasih, karena ia bisa terlibat dan hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi di Kabupaten Malinau.

“Jadi saya apresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau,” ucapnya.

Untuk melihat permasalahan yang ada, kata Dirjen Minerba,aspek yang perlu dilihat adalah aspek administrasi dan aspek teknisnya. Seperti Amdal maupun perencanaan penambangan. Ditegaskannya, dalam peraturan Menteri ESDM, dalam pengelolaan air, sebelum memenuhi baku mutu lingkungan tidak boleh keluar dari kawasan tambang dan itu pasti.

“Harus dipastikan baku mutu itu apakah PH-nya, atau kejernihannya itu harus memenuhi baku mutu lingkungan dulu baru boleh keluar daripada lingkungan tambang,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, inspektur tambang perlu melihat aspek dokumen dari Amdalnya bahwa betul tidak di perencanaan dalam Amdalnya itu sudah benar secara aturan perundangan.

“Dilihat dulu, jangan-jangan itu dokumennya pun salah. Sehingga keluar ke sungai tidak terkontrol dan tidak diketahui sumbernya. Itu mekanisme alur sistemnya harus ketahuan dan harus diyakinkan tidak mencemari lingkungan,” imbuhnya.

Ia tegaskan lagi, apa yang dilakukanoleh Kepala DLH Malinau sudah betul melakukan pengawasan dan pengawasan harus ada tindak lanjutnya. Karena yang izin usah pertambangan yang mengelurkan pihak provinsi, apabila perusahaan-perusahaan tambang tidak mengindahkan atau tidak melakukan sesuai aturan perundangan, makan pihak provinsi dalam hal ini Dinas ESDM mencabut izinnya.

“Saya kira, bapak (Kepala DLH Malinau, Red.) tadi identifikasinya sudah bagus, tinggal sekarang di warning dulu lah. Warning dan warning. Nanti kalau masih nekat, bapak gak usah minta komitmen (perusahaan), cabut aja melalui dinas provinsi,” tegasnya dan disambut kata siap dari Kepala DLH Kabupaten Malinau. (ags/puu)

sumber : kaltara.prokal.co

 AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN

Tags : Malinau
menu
menu