GPPM Minta Ketegasan 4 Perusahaan Tambang

gppm-minta-ketegasan-4-perusahaan-tambang

MALINAU - Sejumlah pemuda di Kabupaten Malinau yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Malinau (GPPM) bertemu dengan 4 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Malinau. Agendanya membahas masalah pencemaran limbah sungai Malinau dan Sungai Sesayap, Rabu (5/7) sore kemarin. Mereka menuntut 4 perusahaan tersebut meminta kepastian agar menghentikan pembuangan air limbah tambang ke sungai dan menjamin tidak akan melakukannya lagi sebagai itikad baiknya.

Gerakan pemuda Malinau ini punya niat baik untuk memperjuangkan dan meminta ketegasan perusahaan untuk membuat komitmen dan kesepakatan bersama. Keempat perusahaan tambang batubara tersebut yakni PT BDMS, PT MA, PT AMNK dan PT KPUC.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Teknik PDAM Sofian, mengaku pertemuan dengan perusahaan ini adalah yang kesekian kali. Sementara air yang merupakan hajat hidup orang banyak tercemar alhasil PDAM terpaksa menghentikan operasinya selama beberapa hari dan kerugian PDAM juga cukup besar akibat berhenti total.

Otomatis pula, masyarakat juga akan terusik karena kebutuhan air tidak terpenuhi akibat distribusi air PDAM berhenti beroperasi. Namun sekarang produksi air bersih berkurang dan didistribusi yang tadinya 40 liter per detik hanya 10 sampai 20 liter per detik. "Sementara jumlah pelanggan PDAM yang mencapai 10 ribu pelanggan. Sekarang harus terhenti tidak menerima air air bersih karena produksi PDAM dihentikan," ungkap Sofian.

Karena itu, kelompok pemuda Malinau menuntut perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kecamatan Malinau Selatan agar air sungai Malinau yang menuju ke Sungai Sesayap itu harus bersih dan tidak ada pencemaran limbah tambang. Karena akibat pencemaran air itu, produksi air bersih PDAM Malinau jadi terhenti karena tidak bisa diolah menjadi air bersih lantaran tingkat kekeruhannya sudah diambang batas normal.

Perwakilan GPPM Herbert meminta perwakilan perusahaan dari tiga perusahaan tersebut harus membuat kesempatan di depan notaris. Karena masyarakat yang terkena dampaknya langsung. Dengan begitu, tidak adalah alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak memenuhi kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta notaris tersebut. Jika masih ada pencemaran sungai Malinau, maka pemuda Malinau akan bergerak langsung dan melakukan penindakan jika tidak dilakukan dengan baik. “Perusahaan agar tetap menjaga Malinau sebagai kawasan konservasi yakni menjaga lingkungan dan tidak ada pencemaran lagi di Sungai Malinau. Karena Malinau sudah terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia sebagai kabupaten koservasi,” ungkap Herbert di hadapan perwakilan perusahaan tambang batubara.

Ditambahkan Jholson SE selaku pemuda Tanjung Lapang meminta kepada perusahaan untuk mengerti dan memahami tentang kondisi masyarakat sekarang ini yang banyak menikmati limbah tambang itu. Namun demikian, para perwakilan yang hadir dari perusahaan tambang ini bukan sekalu penanggung jawab dan tidak punya kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Lanjut, Oktrianus Chales selaku Ketua DPD KNPI Malinau meminta itikad baik dari semua perusahaan tambang yang beroperasi di Malinau. Karena sudah sejak 2010 lalu sudah disampaikan ke perusahaan dan sampai demo ke perusahaan terkait dengan kasus pencemaran limbah tambang batubara ke sungai Malinau dan Sesayap. "Tapi tindakan perusahaan tetap saja tidak berubah dan air sungai Malinau dan Sungai Sesayap tetap keruh akibat buangan limbah tambang batubara itu," ungkapnya.

Dari BDMS Sukanta menjelaskan sudah ada upaya perusahaan yang melakukan perbaikan-perbaikan kolam. Sedangkan untuk pimpinan BDMS saat ini sedang berada di Jakarta.

Dari pemuda Malinau mendesak agar semua perwakilan perusahaan untuk menghadirkan pejabat yang mengambil keputusan atau meminta surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan mengirimkan surat kuasa penuh dari perusahaan untuk mengambil keputusan penuh dan bertanggung jawab atas keputusan perusahaan.

Setelah sekitar 3 jam melakukan dialog antara permuda Malinau dengan para perwakilan perusahaan, maka setiap perusahaan membuat komitmen dan penyataan. Dari PT AMNK yang diwakili Bambang H menyatakan bahwa selaku perwakilan perusahaan  PT AMNK mulai tanggal 5 Juli semua kegiatan tambang dihentikan sementara sebelum ada kesepakatan dari pihak BLH dan ditandatangani diatas materai. Dari PT Mitrabara Adiperdana Tbk  (PT MA) yang diwakili oleh Sukanta selaku staf Departement CES bersepakat untuk penyetopan aktififitas tambang dan kegiatan houling PT MA dan pembuangan limbah. Penyetopan dimulai tanggal 5 Juli sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian dari PT BDMS yang disampaikan Abdul rasyid menyatakan bahwa pemberhentian aktifitas tambang dan hauling PT BDMS sejak Rabu (5/7) sore kemarin hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Termasuk juga menghentikan pembuangan limbah tambang ke sungai. Setelah menyerahkan surat penyataan dari masing-masing, mereka juga bersepakat untuk berangkat ke simpang 6 Sempayang guna melakukan pemasangan portal untuk menutup aktivitas houling bersama antara perusahaan dengan GPPM.(ida/fly)

sumber : kaltara.prokal.co

 

Tags : Malinau
menu
menu