Kemampuan Pemdes Tak Diragukan

kemampuan-pemdes-tak-diragukan

MALINAU – Terkait pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si tidak meragukan kemampuan Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Malinau. Sebab, jauh sebelum adanya dana desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau sudah memiliki program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang mempercayakan masyarakat desa dan Pemdes mengelola dan merencanakan sendiri pembangunan di desa.

Hal tersebut ditegaskan bupati saat ditanya terkait sosialisasi nota kesepahaman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Malinau dan Pemkab Malinau, Senin (6/11) di ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau. “Intinya kan segala sesuatu itu harus kita wujudkan secara nyata di lapangan. Karena nota kesepahaman itu tujuannya dalam rangka mewujudkan secara nyata pengelolaan dana desa yang efisien, efektif dan akuntabel. Maka, menjadi kewajiban kita lah untuk meneruskannya kepada masyarakat,” ujar Bupati Malinau Yansen TP kepada Radar Tarakan saat diwawancarai usai pelaksanaan sosialisasi.

Saat ini menurut Yansen TP, Pemdes di Kabupaten Malinau sudah kapabel dan mencapai kurang lebih 70 persen mampu mengelola pemerintahan desa, termasuk di dalamnya mengelola keuangan dana desa maupun dana Gerdema. “Saya kira tidak ragu lah kita mereka bisa mengelola (dana desa) itu,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, sebagian besar Pemdes sudah menunjukkan kemampuan mengelola dana desa dan Gerdema yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu dengan keterbukaan dengan memasang infografis di tempat terbuka maupun di media sosial. Sehingga bisa dilihat dan diawasi langsung oleh masyarakat desa serta paling tidak meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan anggaran. “Nah inilah yang kita harapkan penyelenggaraan pemerintahan desa itu benar-benar terwujud. Sehingga keterbukaan itu bisa tercipta,” tuturnya.

Selain infografis berbentuk baliho yang dipajang di tempat terbuka dan diposting di media sosial yang dilakukan oleh beberpara Pemdes, Pemkab Malinau juga sudah lama mempunyai halaman khusus di internet untuk memosting kegiatan pembangunan di desa yang menggunakan APBDes di simdes-malinau.com.

“Kebanyakan, Pemdes itu sudah memasang (infografis), tapi di dalam kantor, tidak di luar. Soal model transparansi itu kan harus bisa diakses dengan mudah kemudian bisa dikomunikasikan melalui media-media (media sosial, dll). Kalau kita sistem informasi manajemen keuangan desa itu kan sudah kita lakukan melalui input data di internet dan masyarakat bisa mengaksesnya malinau.simdes.com,” tukasnya. (ags/fly)

sumber : kaltara.prokalco

AGUSSALAM SANIP/RADARTARAKAN

Tags : Malinau
menu
menu