Kepala BPK Perwakilan Kaltara : Sistem Pengendalian Internal Pemkab Malinau Sangat Baik

kepala-bpk-perwakilan-kaltara-:-sistem-pengendalian-internal-pemkab-malinau-sangat-baik

Malinau - Kepala BPK RI perwakilan Kaltara Karyadi, AK, MM, CA, sangat mengapresiasi pemberian opini atas kinerja OPD dan individu di Pemerintahan Kabupaten Malinau. Dimana pemberian opini ini memiliki keterkaitan dan korelasi dengan pemberian opini dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut.

“WTP yang diterima Kabupaten Malinau secara internal sudah memenuhi, memadahi dan sudah dianggap lengkap oleh BPK,” ujar Karyadi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bendera opini OPD dan piagam penghargaan kinerja individu Pemerintah Kabupaten Malinau, Jum’at (24/05/19).

Karyadi meyakini bahwa masing-masing OPD di Pemerintah Kabupaten Malinau sudah menyusun dan memberlakukan sistem pengendalian internal itu dengan sangat baik serta dikendalikan dengan masif dan terstruktur hingga mampu meraih WTP 5 kali secara beruntun.

“Kedepan Malinau harus lebih bagus lagi bukan hanya sekedar opininya saja namun peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat harus kita tonjolkan dan semoga bisa tercapai dan ini menjadi harapan kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si merasa bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau. Meski ini bukan menjadi tujuan karena tujuan utama dari Pemerintah Kabupaten Malinau ialah bagaiman bisa konsisten menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab bersama.

“WTP diberikan bukan karena Bupatinya meski berkolerasi, tetapi ini berkat kerja keras kita semua yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Atas nama pribadi, pimpinan daerah, saya mengucapakan selamat kepada ASN, OPD dan semua yang terlibat atas kerja keras bersama. Mari kita tepuk tangan,” ujarnya.

Kemudian, mengenai penilaian opini SKPD dan individu yang disaksikan oleh Ketua BPK RI Kaltara, yang mana BPK berharap kedepan bagaimana penilaian opini ini bisa berkorelasi dengan capaian kesejahteraan rakyat. Untuk itu, melalui prinsip gerakan desa membangun yang berorientasi pada tingkat desa dan RT, Dr. Yansen meminta kepada sekretaris daerah bersama inspektur dan seluruh OPD terkait untuk tahun 2020 melakukan penilaian opini ini sampai ke tingkat pemerintahan desa. Hal ini dimaksudkan karena di dalam undang-undang pemerintah desa adalah penyelenggara kepentingan rakyat melalui mekanisme penyelenggara pemerintahannya.

“Sekarang mari kita mencoba untuk membangun opini untuk tingkat desa karena mereka juga memiliki aturan hukum dan mereka juga mengelola keuangan daerah,” ujarnya.

“Mungkin secara alam sadar kita, ini tidak mungkin tetapi saya ingatkan kepada kita semua dengan kita percaya kepada rakyat sepenuhnya, semua pasti dapat terlakasana. Saya yakin dan percaya apa yang diharapkan oleh pemerintah kita bahwa opini yang diberikan akan berdampak pada capaian kesejahteraan masyarakat, kenapa? Karena kekuatan pembangunan itu sudah dimulai dari tingkat bawah,” imbuhnya

“Gerakan pembangunan itu semakin kuat jika dimuai dari tingkat bawah karena kekutan-kekuatan itu berada ditangan rakyat. Maka kita harus percaya kepada rakyat sepenuhnya,” tuturnya.

Tags : Malinau
menu
menu