Komitmen Jalankan Otonomi Desa

komitmen-jalankan-otonomi-desa

MALINAU-Dalam upaya penyelenggaraan otonomi desa sebagai wujud upaya mengatur dan mengurus rumah tangga desa, Bupati Dr Yansen TP MSi  menegaskan, kepala desa telah memiliki kewenangan yang ada sebagai hak untuk mengurus desanya masing-masing. Kewenangan ini merupakan asal usul desa meliputi beberapa hal. Antara lain menetapkan peraturan desa sebagai dasar dalam memimpin desa dan harus menguasai semua aturan tentang pembangunan dan pemerintahan desa, serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan atau kegiatan di desa.

Kemudian berhak untuk menjalankan penyelenggaraan dan pemerintahan desa, karena sebuah kabupaten ini baru menjalankan pemerintahan dengan baik apa bila  bupati beserta perangkatanya dapat berjalan dengan baik, kepala desa sebagai penyelenggara peraturan bupati juga  berjalan dengan baik. “Jangan bupatinya sudah teriak, tapi kepala desanya pula tidak teriak. Bupatinya sudah kerja keras, kepala desanya pula santai-santai sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak  jalan. Karena tujuan utama kita adalah untuk kepentingan rakyat baik kebutuhan sandang, papan, pangan dan lainnya,” ungkap Yansen TP dihadapan para kades dan para istri kades yang dilantik.

Dengan dilantiknya kades yang baru gelombang II ini,  Yansen Tp meminta semua kades yang baru ini harus mulai bekerja dengan penuh semangat dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang melekat sebagai kepala desa. Sebab, wilayah desa dan masyarakat yang dipimpin setiap kades juga sangat besar. Karena itu, sebagai pemimpin itu harus berpikir yang lebih besar dan lebih luas lagi dalam membangun dan memajukan desa dan masyarakatnya dengan mewujudkan kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya dengang membenahi kekurangan-kekurangannya jadi lebih baik.

Harus menyatukan kekuatan yang ada di desa itu sebagai kekuatan pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat agar mereka juga maju dan sejahtera.  Bagi yang sudah menjabat dua periode, tinggalkan pembangunan dan kesan yang baik bagi masyarakatnya. Bupati berharap, egonya para kepala desa ini sama dengan karakter egonya bupati. Karena dimana-mana Bupati selalu sampaikan, di Kabupaten Malinau itu ada 110 bupati.

1 bupati di Kabupaten dan 109 bupati desa, karena kepala desa itu menjalankan kewenangan bupati. “Jadi, samalah bapak dan ibu kades ini sebagai bupati di desa. Tapi jangan pula bapak minta tunjangan yang sama dengan bupati karena kecil nilainya. Tapi kalau mau kerja keras dan benar-benar untuk melayani kepentingan rakyat di desa, pasti ada hasilnya. Jadi, bapak harus siap memimpin desa,”   tegas Yansen TP tersenyum.

Sebab, sambung Yanen TP, salah satu indikator Gerakan Desa Membangun (Gerdema)  itu melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan ini harus berjalan dengan cara bagaimana menggerakkan rakyat, membina rakyat, sampai melaksanakan pembangunan itu tidak lain karena kepemimpinan. Jadi, kepala desa harus sadar sebagai bagian dari penyelenggara undang-undang negara sesuai dengan kewenangan kepala desa. Mulai mengatur dan mengelola keuangan desa sesuai  kebutuhan pembangunan desa. Terkait dengan potensi kekayaan yang dimiliki desa, juga harus dikelola dengan baik bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan berpikir untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan karena ada banyak kayu di hutan, atau ada ada tambang lalu mencari investor. “Jangan begitu. Disini ada banyak lahan, kita buka saja untuk perkebunan rakyat. Mari kita berpikir begitu,” ajak Yansen TP.(ida/puu)

sumber: kaltara.prokal.co

 

Tags : Malinau
menu
menu