BERITA

MALINAU- Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan beras daerah (Rasda) pada tahun ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu sebanyak 896 RTS yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan. “Untuk saat ini data RTS penerima Rasda tidak berubah,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Makson, Kamis (16/3) kemarin.
Namun demikian, imbuhnya, saat ini sedang dilakukan pendataan ulang terhadap rumah tangga-rumah tangga tidak mampu. “Saat itu sedang dilakukan lagi sesuai instruksi pemerintah pusat,” imbuhnya.
Pendataan dilakukan dalam rangka memperbaharui data kemiskinan sekaligus memverifikasi data yang sudah ada. Dalam hal verifikasi data, Makson menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan lebih awal terkait dengan program Rasda.
“Karena, ada memang data yang kurang valid. Seharusnya tidak masuk kategori RTS tetapi masuk. Terima bantuan mau, tapi dibilang miskin tidak mau,” ungkapnya. Untuk mencegah itu terjadi, verifikasi data RTS kemudian dilakukan dengan melibatkan pemerintah RT.
Rasda diberikan pada RTS dengan jumlah sebanya 15 kilogram perbulan. Dengan jumlah RTS sebanyak itu, pemerintah harus menyediakan 13.440 kilogram atau 13,44 ton beras daerah (Rasda). “Stok beras diperoleh dari para petani lokal,” imbuhnya.
Pemerintah daerah melalui Perusda membeli gabah/padi dari para petani dengan harga Rp6000 perkilogram. Naik Rp500 dari tahun sebelumnya. Padi yang terkumpul selanjutnya diolah menjadi beras dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan beras miskin.
Penyaluran Rasda ke wilayah pedalaman-perbatasan dilakukan dengan cara berbeda. Penyaluran dilakukan pemerintah setempat. Dana untuk membeli dan mengolah diberikan pada pemerintah setempat sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah setempatlah yang kemudian memberikannya pada RTS, sedangkan diwilayah kota beras yang diberikan sudah dalam kemasan. “Supaya lebih efektif. Karena lebih sulit kalau beras dikirim dari sini ke pedalaman atau perbatasan, misalnya,” papar Makson.