BERITA

Berdasarkan diskusi dengan beberapa ahli jelas Dr. Ernes, apakah dibenarkan dalam pengelolaan dan penataan ini dilakukan pemetaan? dan ternyata hal itu dibenarkan dan memang harus dipetakan.

“Pemetaan ini pengertiannya itu bagaimana kita bisa menggambarkan wilayah masyarakat hukum adat kita. Apakah memungkinkan seperti yang disampaikan paska putusan MK 35 bahwa masyarakat hukum adat ini bisa mengusulkan, dan ternyata bisa,” ujarnya.

“Mengusulkannya nanti akan disampaikan, prosedurnya seperti proses apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita tata, kewenangan apa yang kita kelola. Dan yang paling penting yang harus kita ingat bahwa ada undang-undang kehutanan tentang beberapa kawasan yang memang secara de facto itu ada. Jadi bagaimana penataan dan pengelolaan kita ini tidak merubah fungsi dari hutan itu sendiri,” imbuhnya.

Untuk itu, Dr. Ernes berharap melalui acara seminar sehari ini semua bisa memahami dan dapat menyalurkan langkah-langkah apa yang secara konkret harus dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola dan menata hutannya.

“Jadi kepada masyarakat adat, ini merupakan peluang kita untuk bisa menata, mengelola secara terbuka. Mekanisme yang ditempuh harus melalui prosedur yang ada. Harapan kita hari ini kita bisa mengkonkretkan apa yang dikerjakan dan menjadi bagian masyarakat adat, apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang menjadi supporting bagi berhasilnya penataan ini, kemudian apa nanti yang menjadi tugas PDL maupun nanti DPP wilayah maupun kabupaten,” tuturnya.

"Saya Ada Untuk Semua"
"Bersama Kita Pasti Bisa"
"Salam Harmonis Untuk Kita Semua”