Bupati Malinau Paparkan Kondisi Infrastruktur dan Akses Jalan Perbatasan kepada Mendagri RI

Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau.

Hal tersebut disampaikan Bupati Wempi dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP, di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas di Kabupaten Malinau, khususnya jalur yang menghubungkan wilayah Malinau dengan Kalimantan Timur serta kawasan perbatasan.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah sekitar 3,8 juta hektare atau sekitar 53 persen dari luas wilayah Kalimantan Utara. Dengan kondisi geografis tersebut, pembangunan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat.

“Kalau jalan ini tidak bisa tuntas, sudah dilakukan di zaman Pak SBY, di zaman Bapak Jokowi jalan ini tidak tuntas. Semoga jangan sampai di zaman Pak Prabowo lagi, jalan ini tuntas,” ujar Bupati dalam pemaparannya.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum terhubung maupun belum mendapatkan pengerasan. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah Apau Kayan dan Krayan yang memiliki ribuan penduduk.

Bupati menyebut, akses menuju Apau Kayan saat ini masih sangat terbatas. Selain jalur udara, masyarakat bergantung pada akses darat yang kondisinya cukup berat, terutama ketika musim hujan.

Bahkan, dalam kondisi tertentu perjalanan yang seharusnya dapat ditempuh sekitar dua jam bisa memakan waktu berhari-hari. Ia menyebut masyarakat bahkan pernah harus bermalam di perjalanan akibat kondisi jalan yang sulit dilalui.

“Kalau jalan fungsional hanya ditempuh dengan dua jam. Tapi kalau kondisi dengan jalan begini, satu minggu, bahkan satu bulan pernah. Warga harus bermalam di jalur-jalur ini,” ungkapnya.

Karena itu, Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan pemeliharaan akses jalan tersebut. Ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sejumlah ruas jalan dapat masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2027.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, distribusi kebutuhan pokok, pertahanan dan keamanan, serta konektivitas wilayah perbatasan.

Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan menuju kawasan perbatasan yang masih berupa jalan tanah. Jika tidak dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan, kondisi jalan dikhawatirkan kembali terputus saat musim hujan.

“Kalau tidak ada anggaran untuk merawat jalan ini, ini pasti jadi masalah,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Malinau, lanjut Bupati, selama ini juga telah berupaya membantu melalui penggunaan alat berat milik pemerintah daerah yang ditempatkan di sejumlah kecamatan. Upaya tersebut dilakukan agar akses masyarakat tetap dapat dilalui meskipun kondisi jalan belum sepenuhnya baik.

Bupati berharap persoalan konektivitas tersebut dapat ditangani secara bersama-sama melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

“Dengan rakor yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri pada hari ini bersama Pak Gubernur, saya berharap persoalan ini bisa selesai,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari upaya membuka keterisolasian masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Utara.