Hadapi Tantangan Geografis, Pemkab Malinau Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa
Malinau – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Kegiatan yang mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat” ini dilaksanakan di Ruang Laga Fratu, pada Rabu (21/10/2026).
Kegiatan diikuti oleh para camat dan kepala desa se-Kabupaten Malinau, baik secara tatap muka maupun daring melalui Zoom.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik menjadi salah satu kunci untuk mendorong pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan.
Bupati menyampaikan, salah satu tantangan utama pembangunan di Malinau adalah keterbatasan infrastruktur, terutama akses jalan darat dan jembatan yang menghubungkan antarkecamatan maupun antardesa.
"Luas wilayah dan persebaran penduduk membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan serta anggaran yang besar," ucapnya.
Bahkan, beberapa wilayah masih sangat bergantung pada transportasi udara menggunakan pesawat perintis. Keterbatasan akses tersebut turut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Kondisi alam juga menjadi tantangan tersendiri. Curah hujan tinggi dapat memicu banjir, sementara saat musim kemarau, pendangkalan sungai dapat menghambat transportasi air yang selama ini menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Terkait pembangunan infrastruktur, Bupati Wempi mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk membuka keterisolasian wilayah dan membangun akses jalan darat hingga kawasan perbatasan diperkirakan mencapai Rp32 triliun.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara bertahap.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
Melalui workshop ini, para camat, kepala desa, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya tata kelola yang baik.
"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Dengan pengelolaan keuangan yang berkualitas, pembangunan desa di Kabupaten Malinau diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
