Sekda Malinau Minta Layanan Kesehatan Tak Sekadar Rapat, Harus Ada Perbaikan Nyata
Malinau – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., meminta penguatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau tidak berhenti pada kegiatan rapat koordinasi, tetapi harus menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.
Hal itu disampaikan Sekda Ernes saat membuka Pertemuan Koordinasi Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Pelayanan PONED-PONEK di Kabupaten Malinau, yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kamis (1/10/2026).
Sekda menilai evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, harus dilakukan secara serius. Menurutnya, setiap angka kematian ibu dan anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka, karena menyangkut nyawa manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Rapat koordinasi ini bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita memperbaiki dan melihat di mana benang kusutnya, khususnya di mana kita harus memperbaiki layanan,” ujarnya.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dokter, serta tenaga kesehatan untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan. Kekurangan tenaga, fasilitas, maupun kebutuhan lainnya, kata dia, harus dipetakan sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan.
Sekda juga menekankan pentingnya edukasi kepada pasien dan keluarga. Menurutnya, banyak persoalan di lapangan yang sebenarnya dapat diminimalkan apabila pasien dan keluarga memperoleh penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasien, prosedur pelayanan, observasi, rujukan, hingga kemungkinan risiko dalam tindakan medis.
“Kadang-kadang hal yang sederhana tetapi sering terjadi. Pasien masuk IGD, keluarga tidak tahu tujuan observasi apa, rentang waktunya berapa lama, kemudian ingin langsung masuk kamar. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan,” katanya.
Dalam pelayanan rujukan, Sekda Ernes juga meminta tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang utuh kepada keluarga, termasuk mengenai kondisi pasien, alasan rujukan, proses perjalanan, hingga kemungkinan yang dapat terjadi selama penanganan.
Ia menilai kondisi geografis Malinau yang luas dan sejumlah wilayah yang memiliki akses sulit membutuhkan sistem rujukan yang benar-benar dipersiapkan. Kecepatan penanganan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, jarak tempuh, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas, serta kemampuan layanan di daerah tujuan.
Selain aspek medis, Sekda meminta setiap fasilitas kesehatan memperkuat komunikasi internal dan memperjelas tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, pimpinan unit pelayanan harus mampu memastikan informasi mengenai kondisi pasien tersampaikan dengan baik kepada petugas maupun keluarga.
Ia juga menyinggung pentingnya menindaklanjuti hasil audit, termasuk audit pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, audit seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan melakukan pembenahan.
Sekda Ernes berharap hasil audit dan evaluasi pelayanan nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan dukungan yang diperlukan.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Kesehatan, kata dia, tetap menjadi salah satu pelayanan publik yang harus mendapat perhatian.
“Dengan adanya penurunan anggaran, jangan sampai terjadi juga penurunan pelayanan kesehatan. Kesehatan tidak bisa ditunda,” katanya.
Sekda Ernes meminta jajaran Dinas Kesehatan yang baru untuk bekerja dengan semangat perbaikan dan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
