Malinau
Pemkab Malinau dan DPD RI Perkuat Sinergi Pembangunan melalui Reses Bidang Pendidikan
Rully Yulianti Pratiwi
29 July 2026
7 views

Pemkab Malinau dan DPD RI Perkuat Sinergi Pembangunan melalui Reses Bidang Pendidikan

Malinau – Anggota DPD RI, Dr. Martin Billa, M.M., melakukan kunjungan kerja sekaligus reses di Kabupaten Malinau dan bertemu dengan Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., beserta jajaran di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (29/7/2026).

Usai pertemuan, DPD Martin Billa mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Malinau. Ia mengatakan telah memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah sesuai visi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, berbagai informasi tersebut menjadi bekal penting untuk dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara.

"Semua informasi ini akan saya bawa dan menjadi perhatian saya dalam rangka memperjuangkan pembangunan bangsa, khususnya Malinau dan Kalimantan Utara, demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam agenda reses kali ini, Martin Billa memfokuskan perhatian pada sektor pendidikan. Ia dijadwalkan meninjau langsung sejumlah sekolah serta berdialog dengan para guru dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menyerap berbagai aspirasi di lapangan.

Selain itu, ia juga akan bertemu dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD guna membahas harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif.

Menanggapi aspirasi terkait kewenangan pengelolaan SMA yang diusulkan kembali kepada pemerintah kabupaten, DPD Martin Billa mengatakan persoalan tersebut akan menjadi salah satu masukan yang dibawanya ke pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Ada daerah yang mendukung pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi, namun ada pula yang menilai kewenangan tersebut lebih tepat tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten.

"Khusus Malinau, aspirasinya agar kewenangan itu tidak ditarik ke provinsi karena dinilai masih mampu melaksanakan program pendidikan dengan baik. Hal ini tentu akan kami sampaikan," katanya.

Di akhir keterangannya, DPD Martin Billa berharap Kabupaten Malinau terus berkembang dan mampu mewujudkan masyarakat yang semakin maju serta sejahtera di masa mendatang.

Komentar (0)

Tinggalkan Komentar

* Email Anda tidak akan dipublikasikan. Semua kolom wajib diisi.

Memuat komentar...