BERITA

Jakarta – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, serta dihadiri oleh para kepala daerah se-Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan kepala OPD.

Dalam sambutannya, Deputi KPK Agung Yudha menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan jajaran pemerintah kabupaten/kota yang aktif mengajukan permintaan koordinasi dengan KPK. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kemitraan positif antara KPK dan pemerintah daerah demi pencegahan korupsi yang efektif.

“Kalau semua pemda seperti ini, KPK enak. Tidak perlu lagi repot-repot ke daerah. Tapi kalau ada yang penting, kami siap hadir. KPK ini terbuka, jangan takut. Kalau mampir ke lantai enam atau tujuh, kami siapkan kopi,” ujarnya santai namun bermakna.

Sementara itu, Bupati Wempi W. Mawa dalam paparannya menyampaikan komitmennya untuk membangun Kabupaten Malinau dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis teknologi. Ia memperkenalkan program Smart Government sebagai bagian dari lima inovasi daerah yang menjadi visi pembangunan Malinau lima tahun ke depan.

“Kami ingin menciptakan sistem pemerintahan terbuka, di mana masyarakat bisa memantau secara langsung apa yang dikerjakan pemerintah. Namun, kami menyadari tantangan kami sangat besar, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur, akses komunikasi, dan status kawasan yang masuk hutan lindung dan konservasi,” jelas Wempi.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki wilayah lebih dari 52% total Provinsi Kalimantan Utara, dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau. Permasalahan seperti keterbatasan BBM satu harga, terbatasnya penerbangan perintis, serta kendala pembangunan akibat status lahan menjadi hambatan utama pembangunan daerah.

“Bayangkan, luas wilayah kami lebih besar dari Provinsi Jawa Barat, namun hanya 8% saja yang bisa dikelola karena status kawasan. Ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk relaksasi regulasi dan percepatan administrasi pertanahan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wempi juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi serta peran KPK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau telah menggandeng APIP, Inspektorat, hingga Kepolisian untuk memperkuat pencegahan sejak perencanaan program.

Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding, yang turut hadir, menyampaikan harapannya agar regulasi pembangunan di wilayah konservasi dan perbatasan seperti Malinau disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa DPRD terus berupaya mendorong transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan.

“Kami membangun strategi penguatan peran legislatif dalam penganggaran, mendorong partisipasi publik melalui Musrenbang, serta mengedepankan pengawasan secara berjenjang. Malinau rindu kemajuan, tapi semua itu perlu dukungan nyata, bukan hanya dari daerah, tapi juga dari pusat,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan KPK, serta menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Malinau.