BERITA

“Prinsip dasar pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Melalui prinsip tersebut, diharapkan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat baik individu maupun kelompok, pemerintah maupun non pemerintah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dengan memperhatikan berbagai hal penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan resiko sosial di masyarakat, Kepala Daerah memberikan hibah dan bantuan sosial dengan menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala OPD terkait kemudian menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat se-Kalimantan Utara ini jelas Dr. Udau, diharapkan hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui alokasi APBD di masing-masing daerah se-Provinsi Kalimantan Utara dapat memenuhi prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

“Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar OPD teknis dibidang sosial/kesejahteraan serta pengelola hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga terwujud sinergitas program kegiatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta harmonisasi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial,” ungkapnya.

"Saya Ada Untuk Semua"
"Bersama Kita Pasti Bisa"
"Salam Harmonis Untuk Kita Semua”