BERITA

Malinau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Law Firm Mbalembout & Associates terkait perjanjian jasa konsultan hukum, yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Rabu (23/7/2025).

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat aspek hukum dalam pelaksanaan kebijakan strategis pemerintahan.

“Kita baru saja menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malinau dan Law Firm Mbalembout & Associates. Ini merupakan langkah strategis guna mendukung dan memberi masukan hukum terhadap berbagai kebijakan pemerintahan daerah,” ujar Bupati Wempi dalam sambutannya.

Menurut Bupati, kerja sama ini sangat penting mengingat luas wilayah Kabupaten Malinau yang mencapai 38.000 km² atau sekitar 53% dari total luas Provinsi Kalimantan Utara. Meski luas, wilayah ini didominasi kawasan hutan dan konservasi, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek tata kelola wilayah dan hukum.

Bupati juga menyinggung bahwa pertumbuhan penduduk di Malinau terus meningkat, dan seiring hal tersebut, kompleksitas persoalan hukum, termasuk yang berkaitan dengan masyarakat, aset desa, hingga kawasan perbatasan seperti Apau Kayan juga kian meningkat.

Ia menegaskan bahwa pendekatan hukum yang diambil oleh pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah.

“Saya lebih memilih semua persoalan didiskusikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan solusi, barulah kita ambil langkah hukum. Pemerintah harus hadir sebagai pemimpin masyarakat, bukan sekadar penegak hukum,” tegasnya.

Kerjasama ini juga memberikan akses konsultasi yang lebih intensif antara jajaran perangkat daerah dengan pihak konsultan hukum, termasuk koordinasi lintas wilayah saat jajaran pemerintah berada di Jakarta atau menghadapi permasalahan strategis.

Melalui kemitraan ini, Pemkab Malinau berharap penanganan masalah-masalah hukum di tingkat lokal dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan tetap dalam koridor keadilan sosial.