BERITA

Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2025 di Ruang Tebengang, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Pengelolaan Dapodik 2025 dalam Mendukung Transformasi Pendidikan yang Berkualitas”.

Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H. Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya pengembangan diri dan kualitas dalam dunia pendidikan. Menurutnya, hambatan untuk maju sering kali berasal dari diri sendiri, bukan orang lain.

“Data pokok pendidikan yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak salah. Profesionalisme dan tanggung jawab kepala sekolah maupun operator Dapodik menjadi kunci utama dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik,” ujar Sekda Ernes.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Francis, S.Pd., M.Pd., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 556 peserta, terdiri dari operator dan kepala sekolah. Sebanyak lebih dari 400 orang hadir secara langsung, sementara lebih dari 100 peserta lainnya mengikuti secara daring, khususnya dari wilayah perbatasan dan pedalaman yang terkendala transportasi.

Francis menyebutkan, tujuan utama rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi, memberikan pembinaan serta pendampingan teknis kepada operator Dapodik, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan instansi terkait.

Ia menambahkan, pelaksanaan rakor ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil audit kinerja pengelolaan Dapodik yang dilakukan sekitar sebulan lalu. Audit lanjutan secara terinci dijadwalkan akan dilaksanakan pada 9/10 Oktober mendatang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan penataan dan pengelolaan Dapodik di satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan semakin baik, sehingga kita lebih siap menghadapi audit lanjutan,” terang Francis.

Dengan adanya rakor ini, Pemkab Malinau berharap seluruh pihak dapat berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam mendukung program wajib belajar dan pengelolaan sumber daya pendidikan secara optimal.