BERITA

Malinau – Pemkab Malinau bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kegiatan berlangsung di ruang Laga Feratu, Senin (25/8/2025).

Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H. menyampaikan bahwa kerja sama ini penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, MoU ini juga strategis dalam pembinaan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penguatan data fiskal, hingga pemetaan potensi investasi daerah.

“Kami berharap sinergi ini tidak hanya mendukung pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mampu membuka peluang-peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Bupati Wempi.

Ia menekankan, Kabupaten Malinau yang memiliki wilayah terluas di Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat seperti DAU, DAK, maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam membuat optimalisasi PAD belum maksimal.

Bupati juga menyoroti perlunya kajian khusus, termasuk pemanfaatan potensi karbon dan kawasan hutan, agar bisa memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

“Konsekuensi menjaga kawasan tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ada perhitungan yang adil,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wempi turut menyinggung kebijakan daerah terkait pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis yang bertugas di Malinau. Ia menyebut kebijakan itu sudah berjalan sejak lama sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah meningkatkan layanan kesehatan di wilayah pedalaman.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Ika Hermimi Novianti, S.E., M.I.D.S., menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama memperkuat kolaborasi fiskal pusat-daerah.

“Peran kami bukan hanya menyalurkan dana transfer ke daerah, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah sebagai regional economist dan financial advisor. Pendampingan ini berbasis data dan kajian, sehingga bisa melahirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelas Ika.

Ika menambahkan, pihaknya berharap sinergi ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui asistensi teknis, pendampingan fiskal, hingga penyusunan kajian investasi.

“Nota kesepahaman ini harus menjadi dasar kemitraan nyata. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi strategis, kita ingin mendorong kemandirian fiskal Malinau secara bertahap sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.