BERITA

MALINAU – Untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) proaktif datangi Kementerian ESDM.

“Itu yang sudah kami lakukan. Karena kalau tidak demikian kita akan lambat dalam memenuhi kebutuhan mayarakat atas energi listrik,” ungkap Kepala Distamben Tomy Labo, Selasa (2/8) di sela kunjungan kerja anggota DPRD Bulungan ke Malinau dalam rangka diskusi tentang pertambangan dan kelistrikan.

Lebih lanjut dijelaskan, hasilnya dalam 2 tahun terakhir Malinau mendapatkan sejumlah paket penyediaan listrik untuk masyarakat berupa pembangunan PLTS Komunal dan PLTMH. Yaitu dari Kementerian ESDM dan terdapat juga dari Kementerian PDT.

“Kita tak bisa hanya menunggu. Kita harus memperjuangkan dan mengawalnya,” tegas Tomy Labo.

Ikhtiar dilakukan Distamben mengingat kebutuhan listrik masyarakat masih sangat besar. Saat ini, paparnya, baru 64 persen masyarakat yang sudah aman dengan listrik. Yaitu masyarakat di Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, dan sebagian Mentarang. Selebihnya, masih 36 persen daerah di Malinau perlu mendapatkan pasokan listrik melalui energi-energi alternatif, seperti PLTS atau PLTMH.

Apalagi saat ini, setelah kewenangan Distamben ditarik ke provinsi. Anggaran tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  PLN sendiri, imbuhnya, baru memiliki pasokan daya listrik lebih besar setelah tahun 2017 mendatang, itu kalau PLTU Kelapis sudah beroperasi. Termasuk nanti jika PLTGB yang direncaakan akan dibangun di Kelapis juga terwujud. (ida)

 WIDAYAT/RADAR TARAKAN

sumber : kaltara.prokal.co