BERITA

MALINAU-Rapat Koordinasi Akselerasi Pembangunan Wilayah Perbatasan (Rakor Abangtas) yang dipusatkan di ruang laga Feratu, kantor Bupati Malinau, Kamis (20/10) disambut baik oleh Pemprov Kalimantan Utara Gubernur H Irianto Lambrie. Bahkan, Pemprov Kaltara mengapresiasi dan menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan ini di wilayah provinsi Kaltara, khususnya di Kabupaten Malinau.

Gubernur Kaltara H irianto Lambrie dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Provinsi Kaltara Dr Udau Robinson MSi menegaskan, pembangunan dikawasan perbatasan Provinsi Kaltara juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Provinsi Kaltara merupakan provinsi ke 34 di Indonesia sebagai provinsi termuda yang juga membutuhkan perhatian dari segi pembangunan. Karena Kalimantan Utara juga merupakan provinsi perbatasan yang terdiri dari 5 kabupaten dan kota, dengan dua Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. “Yaitu Negara bagian Sabah dan Sarawak yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau,” sebutnya.

Percepatan pembangunan, jelasnya lagi, terus ditingkatkan baik dari segi ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan atas dasar tersebut pula pemprov kaltara berharap agar rakor Abangtas yang dilaksanakan oleh BNPP ini akan menyatukan persepsi dan visi serta adanya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam membangun daerah perbatasan. Terutama di Kalimantan Utara , sehingga percepatan pembangunan perbatasan dalam segala aspek dapat dilakukan. “Bukan dengan retorika belaka, melainkan dengan aksi nyata agar daerah perbatasan dapat terus berkembang dalam bingkai NKRI,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung Udau Robinson, melalui Rakor Abangtas ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan pemikiran dan kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan dan ditingkatkan dalam membangun kesehjateraan masyarakat di wilayah perbatasan. Terutama di wilayah dan Kalimantan Utara , sehingga masyarakat di daerah perbatasan umumnya dan Kalimantan Utara  khususnya dapat maju dan sejahtera. Sehingga kelak, menjadi yang terdepan.  “Perbatasan adalah simbol sebuah negara yang berdaulat, daerah perbatsan dapat pula kita katakan sebagai jati diri bangsa Indonesia,”  tegasnya.

Akan tetapi, sambung Udau Robinson,  tidak dapat memungkiri bahwa terdapat ketimpangan pembangunan pusat dengan daerah-daerah di perbatasan. Oleh karena itu, setelah diresmikannya Kalimantan Utara menjadi daerah otonomi baru Pemprov Kaltara terus memfokuskan diri untuk berbenah dan berakselerasi membangun infrastruktur dan kesejahteraan bagi masyarakat didaerah perbatasan kaltara. “Terutama yang selama ini mungkin terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah kaltara juga terus berupaya melakukan langkah-langkah strategi guna membangun wilayah indonesia dari pinggir, sesuai dengan butir 3 nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. (ida/fly)

WIDAYAT/RADAR TARAKAN

sumber : kaltara.prokal.co